Praktik Pengadaan Publik
Strategi pengadaan, manajemen kontrak, dan pengembangan kompetensi PBJ.
Sepuluh tahun saya menekuni pengadaan barang/jasa pemerintah, dan hampir semuanya dari dalam. Mulai dari pengurus barang, lalu pejabat pembuat komitmen, duduk di pokja pemilihan, sampai memimpin sub bagian yang menangani pendampingan dan bimbingan teknis PBJ se-Sulawesi Utara. Sejak 2018 saya juga mengajar secara nasional sebagai fasilitator LKPP, dan sejak 2025 menguji kompetensi sebagai asesor pada LSP LKPP.
Yang paling menarik bagi saya justru jarak antara aturan dan kenyataan. Bagaimana paket benar-benar disusun, bagaimana kontrak benar-benar dijalankan, dan bagaimana seorang pengelola pengadaan benar-benar menjadi kompeten.
Cara saya memandang pengadaan
Kegagalan pengadaan jarang bermula di ruang tender. Biasanya sudah tertanam jauh sebelumnya: waktu paket disusun, waktu metode pemilihan ditetapkan, waktu jadwal dikunci. Begitu pengumuman terbit, ruang gerak sudah sempit dan yang tersisa tinggal menjalankan apa yang sudah terlanjur diputuskan.
Dua dokumen menentukan hampir segalanya, yaitu spesifikasi dan HPS. Spesifikasi yang baik menjelaskan kebutuhan, bukan menyalin brosur satu merek. HPS yang baik bisa dijelaskan angkanya datang dari mana, bukan sekadar lolos ketika diperiksa.
Memilih metode pemilihan itu keputusan kebijakan, bukan urusan administrasi. Ketika harga terendah dijadikan satu-satunya ukuran, sebenarnya kita sedang memutuskan apa yang bersedia kita korbankan. Sering kali keputusan itu diambil tanpa disadari.
Dan inilah yang menurut saya paling perlu dibenahi. Kita rapi mengurus dokumen, tetapi lemah mengelola kinerja. Kontrak lebih sering diperlakukan sebagai berkas yang harus lengkap, bukan sebagai alat untuk memastikan pekerjaan selesai sesuai janji. Padahal di situlah uang negara benar-benar terpakai atau terbuang.
Bidang keahlian
Perencanaan dan Strategi Pengadaan
Menerjemahkan sasaran program menjadi rencana belanja yang masuk akal: cara memaketkan, cara masuk ke pasar, jenis kontrak, dan kapan dijalankan.
Spesifikasi dan HPS
Menyusun spesifikasi yang tidak mengunci satu penyedia, dan HPS yang angkanya bisa ditelusuri.
Pemilihan Penyedia
Merancang evaluasi dan kualifikasi, serta menimbang harga terhadap manfaat yang sebenarnya dicari.
Manajemen Kontrak
Memantau kinerja penyedia, menangani adendum dan klaim, mengurus serah terima, dan menyelesaikan sengketa. Termasuk kontrak konstruksi dan konsultansi.
Pengembangan Kompetensi
Merancang dan membawakan pelatihan, lalu menguji kompetensinya, di keempat jenjang kerangka kompetensi PBJ nasional.
Tata Kelola dan Kebijakan
Menyusun pedoman dan peraturan pengadaan untuk instansi, serta memberi pendapat probity ketika sebuah proses perlu ditimbang dari sisi kepatutan.
Peran nasional
Asesor Kompetensi pada LSP LKPP sejak 2025, berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2025. Menguji kompetensi terhadap SKJ dan SKKNI PBJ untuk delapan skema, dari Pejabat Pengadaan sampai Pengelola PBJ Ahli Madya.
Advisor PBJ di LKPP sejak 2021, berdasarkan Keputusan Deputi IV Nomor 5 Tahun 2021, yang terakhir diubah dengan Keputusan Nomor 1 Tahun 2026.
Tim Pendamping Kontrak LKPP sejak 2020, berdasarkan Keputusan Deputi IV Nomor 8 Tahun 2020.
Fasilitator PBJ bersertifikat LKPP sejak 2018, untuk Fasilitator Kompetensi Level 1 sampai 4, ditambah skema berbasis peran: PPK Tipe A, B, dan C, Pejabat Pengadaan, serta Pokja Pemilihan Umum dan Khusus.
Mediator bersertifikat Jimly School of Law and Government di bawah Mahkamah Agung, sejak 2020.
Sejak 2023 saya mengajar tetap di lembaga pelatihan PBJ Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Materinya empat kompetensi teknis, yaitu Perencanaan PBJ, Pemilihan Penyedia, Pengelolaan Kontrak, dan Pengelolaan PBJ Secara Swakelola, untuk keempat jenjang: Level 1 bagi pemula, Level 2 bagi Pejabat Pengadaan dan Pengelola PBJ Ahli Pertama, Level 3 bagi PPK Tipe B dan Pokja Pemilihan Umum, serta Level 4 bagi PPK Tipe A, Pokja Pemilihan Khusus, dan Pengelola PBJ Ahli Madya. Saya juga menjadi coach dan evaluator.
Riwayat lengkap beserta tanggal dan tautan ke tiap keputusan ada di halaman Professional dan Public Procurement versi Inggris. Halaman itu yang saya perbarui lebih dulu, jadi kalau ada beda, ikuti yang di sana.
Riset tentang pengadaan
Minat akademik saya pada pengadaan tumbuh dari pekerjaan ini. Tesis magister saya memakai data e-procurement nasional untuk menguji satu pertanyaan yang sering diperdebatkan di lapangan: benarkah makin banyak penawar membuat pengadaan makin efisien?
Jawabannya ya, dan besarannya terukur. Dari lebih dari 82.000 paket di kementerian dan lembaga, setiap tambahan satu penawar menurunkan harga pemenang sekitar 3,35 persen dari HPS. Hasil ini terbit bersama Vid Adrison di Indonesian Treasury Review.